Polri terus berupaya memberikan kontribusi dalam pembangunan ekonomi, terutama upaya mengejar pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8%, dengan memastikan jalur keamanan transportasi dan logistik, serta menekan dan memberantas premanisme.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho mengemukakan, keamanan jalur transportasi dan logistik, arus barang dan jasa yang lancar adalah tulang punggung perekonomian.

Baca Juga: Dapat Arahan dari Prabowo, Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Gandeng TNI Polri Atasi Penyelundupan

"Gangguan pada jalur distribusi sekecil apapun pada jalur distribusi dapat berdampak domino menaikkan biaya logistik, memperlambat perputaran modal, dan melemahkan daya saing," kata Irjen Pol Sandi Nugroho dalam sambutan tertulis yang disampaikan Karopenmas Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko dalam Dialog Publik di Hotel Grand Dhika, Jl. Adityawarman, Jaksel, Selasa (27/5) siang.

Sementara premanisne diakui Kadiv Humas Polri merupakan momok dunia usaha, menciptakan iklim usaha yang tidak kondusif, dan mengikis kepercayaan investor.

Untuk itu, lanjut Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho, Polri akan berperan aktif dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui Kamtibmas.

Direktur Pertahanan Keamanan Bappenas Erik Armundito sebelumnya mengakui, betapapun rencana pertumbuhan ekonomi yang disiapkan pemerintah syarat utamanya adalah Indonesia harus aman, baik dari gangguan di dalam maupun di luar negeri.

Sementara ekonom senior Dr. Tauhid Ahmad mengingatkan perlunya pemerintah mengantisipasi ketidak pastian ekonomi dunia akibat politik tarif Presiden AS Donald Trump, yang berpotensi menciptakan banyak pengangguran karena efek PHK perusahaan-perusahaan besar.

"Kalau pemerintah bisa menyediakan banyak lapangan kerja, pengangguran bisa dikurangi, sehingga premanisme bisa ditekan," tutur Dr. Tauhid Ahmad.

Sementara Direktur Pengamanan Objek Vital (Dirpamobvit) Baharkam Polri Brigjen Pol. Suhendri S.H., S.I.K., M.PSDM menyoroti minimnya objek vital nasional yang menerapkan sistem pengamanan yang dibangun Polri.

"Dari 1970 objek vital nasional tidak lebih 4% yang memiliki sistem pengamanan yang sesuai standar Polri," ungkap Suhendri seraya menambahkan, betapa riskannya pengamanan objek vital nasional di tanah air.

Sementara Kombes Pol. Dony  Alexander dari Bareskrim Polri mengemukakan, sejak dilaksanakan operasi 1 Mei, ada 1054 kasus premanisme dan 2307 non TO yang ditangani Polri. Dari jumlah itu ada 3210 orang ditetapkan sebagai tersangka premanisme dab 4999 tersangka non TO.

"Kita minta jaksa dan hakim memberikan tuntutan dan vonis maksimal agar bisa memberikan efek jera, dan memberikan dampak maksimal pada ekonomi nasional," tutur Donny.

Baca Juga: Segera Tertibkan Kendaraan Over Dimensi Over Load, Ini Tiga Langkah Tindakan yang akan Dilakukan Polri

Meski demikian diakui semua narasumber dalam Dialog Publik yang diselenggarakan oleh Divisi Humas Polri itu, bahwa tugas menciptakan iklim usaha yang aman dan nyaman tidak bisa dibebankan pada Polri saja. Tapi harus menjadi sinergi dan kolaborasi semua pemangku kepentingan ekonomi nasional.

• ·Kursi Wagub Jakarta Masih Kosong, Mendagri: No Problem
• ·FOTO: Gemerlap Langit Kala Festival Kembang Api Internasional Malta
• ·Pemadaman Listrik Spanyol
• ·Perdana! Jokowi Bakal Pimpin Upacara Peringatan Harlah Pancasila di Blok Rokan Riau
• ·Nurdin Desak Idrus Lobi Novanto Supaya Legowo Mundur
• ·Kasus Dugaan Korupsi Mantan Dirut Garuda, Saksi Sebut Sistem Total Care Program Lebih Efisien
• ·5 Tanaman Ini Disukai Ular, Jangan Ditanam di Rumah
• ·Jokowi Usahakan Bansos Beras Lanjut sampai Desember 2024
• ·Pasangan Ganjar
• ·Heboh Jampidsus Dikuntit Densus 88, Penjagaan Kantor Kejagung Diperketat oleh Polisi Militer!
• ·Wajah Membulat Karena Steroid, Apakah Bisa Kembali Normal?
• ·Wisata di Turkmenistan, Negara yang Paling Jarang Dijelajahi di Asia
• ·Mertuaku Lansia Lincah, Anak dan Menantunya Sampai Kalah!
• ·Kebakaran Pasar Kambing Tanah Abang, Wali Kota Jakpus Sudah Bicarakan Rencanakan Penataan
• ·Kominfo Ancam Platform Digital yang Masih Sebar Judi Online, Kena Denda Rp500 Juta
• ·Hentikan 36 Perkara, KPK Buka 51 Penyelidikan Baru