Sedih, Tak Semua Dosen Bisa Dapat Tukin, Aliansi Dosen Lantangkan 'Tukin for All'

JAKARTA,quickq官网入口ios版 DISWAY.ID-- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memastikan anggaran tunjangan kinerja (tukin) untuk dosen segera cair.

Namun demikian, tukin ini hanya diberikan kepada dosen di perguruan tinggi yang selama ini belum menerima remunerasi.

BACA JUGA:Hore! Sri Mulyani Pastikan Tukin Dosen akan Dibayar, Aturan Segera Diterbitkan

BACA JUGA:Dosen Biologi UGM: Ironi RUU Kampus Kelola Tambang, Ada Benturan antara Kompetensi, Moralitas dan Krisis Identitas

Untuk diketahui, terdapat empat kategori dosen ASN, yakni yang mengajar di PTNBH, PTN BLU, PTN Satker, dan PTS di bawah LLDikti.

Sedangkan PTNBH dan sejumlah PTN BLU sudah menerapkan pemberian remunerasi kepada para dosennya.

"Dosen di PTN BLU yang belum menerapkan remunerasi bersama-sama dengan dosen yang ada di PTN Satker di lingkungan Kemendiktisaintek dan dosen PNS LLDikti yang saat ini menerima tunjangan profesi akan diberikan tunjangan kinerja atau remunerasi," ujar Sri pada konferensi pers di Jakarta, 14 Februari 2025.

Ia mengatakan bahwa pihaknya saat ini masih dalam proses finalisasi peraturan Presiden (perpres) tentang pencairan tukin.

BACA JUGA:Menkeu Sri Mulyani Tegaskan Tidak Ada PHK untuk Tenaga Honorer

Menanggapi pernyataan ini, Aliansi Dosen ASN Kemendiktisaintek Seluruh Indonesia (ADAKSI) menegaskan tetap menuntut tukin diberikan kepada semua dosen.

"ADAKSI tetap memegang teguh komitmen 'Tukin for All' tanpa klasterisasi," bunyi pernyataan sikap ADAKSI yang ditandatangani Ketua Umum Fatimah, 14 Februari 2025.

Ia menegaskan bahwa tukin merupakan hak seluruh dosen ASN, tanpa diskriminasi berdasarkan status perguruan tinggi tempat mengajar.

Pasalnya, meski PTNBH dan PTN BLU telah menerapkan remunerasi, tetapi ada ketimpangan di antaranya.

"Saat ini, besaran nominal remunerasi dosen di PTN BLU yang telah menerima remunerasi dan PTNBH masih banyak yang berada di bawah nominal tukin berdasarkan kelas jabatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku," tandasnya.

• 1
• 2
• »